JK: Tak Perlu Ada Polemik, Moratorium UN Ditolak

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Ujian Nasional tetap ada.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Ujian Nasional tetap ada. Keputusan ini telah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu, sehingga tidak ada polemik lagi soal UN.

"Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya," kata Kalla, Jumat, 16 September 2016, di Markas Komando Paspampres, Jakarta.

Kalla mengatakan moratorium UN diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usulan itu kemudian dibahas di rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Di ratas tersebut, usulan moratorium UN tidak diterima.

"Berarti UN tetap jalan. Logikanya begitu, semua usulan yang tidak diterima, ya, jalan yang lama," kata Kalla. Terkait evaluasi UN, dia mengatakan yang diminta dalam ratas adalah evaluasi menyeluruh sisten pendidikan, bukan keberadaan UN.

Kalla sebelumnya juga mengatakan keberadaan UN dianggap masih dibutuhkan untuk pemerataan di dunia pendidikan. Hampir semua negara, termasuk di Asia Tenggara, punya mekanisme sejenis untuk mengukur tingkat pendidikan. Karena itu, keberadaan UN diperlukan sebagai acuan untuk mengukur kualitas pendidikan.

Apalagi, tanpa UN dikhawatirkan semangat siswa dalam belajar akan kerkurang. "Jadi usulan itu tidak diterima, tapi dikaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," kata Kalla.